Menikahi warga negara asing menjadi semacam tren di kalangan selebriti, termasuk pasangan pengantin baru penyanyi cantik Raisa-Hamish Daud yang baru saja melangsungkan prosesi pernikahan mereka tanggal 3 September kemarin. Pernikahan dengan Warga Negara asing (WNA) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dimana pernikahan yang dilakukan antara WNI dengan WNA disebut dengan perkawinan campuran.

Living | wedding
Foto : Ist

Lalu apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua mempelai untuk memperoleh izin menikah di Indonesia?

Berikut akan diuraikan berbagai persyaratan untuk kamu yang ingin membina pernikahan dengan calon mempelai seorang warga negara asing:

  1. Mengurus surat LNI (Letter of No Impediment) atau CNI (Certificate of No Impediment) lebih dikenal dengan Surat Keterangan Bebas Menikah di negara asalnya dan di kedutaan Indonesia. Dengan waktu proses dan persyaratan yang berbeda-beda untuk setiap negara. Setelah surat-surat tersebut terbit maka baru diperbolehkan untuk menikahi warga negara Indonesia di KUA atau di Catatan Sipil.
  2. Melengkapi dokumen-dokumen penting seperti foto copy paspor, VISA, tanda lunas pajak bangsa asing (bila bekerja di Indonesia), STMD (Surat Tanda Melapor Diri) dari kepolisian serta kelengkapan dokumen umumnya.
  3. Jika dokumen tersebut masih dalam bahasa asing, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. proses penerjemahan tersebut oleh penerjemah yang Tersumpah.
  4. Mendaftarkan diri ke KUA atau Kantor Catatan Sipil selambat-lambatnya 10 hari kerja dari waktu melangsungkan pernikahan.

 

Living | wedding
Foto : Ist

5. Biaya pernikahan di KUA. Sesuai dengan peraturan yang tertulis di PP No.48 Tahun 2014 yang berlaku sejak 7 Juli 2014 adalah Rp. 0,- (nol rupiah)                         alias  gratis. Namun bila pernikahan diadakan diluar jam kerja dikenakan biaya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

6. Membuat Prenuptial Agreementatau perjanjian pra nikah. Hal ini terkait dengan kepemilikan properti pihak WNI ke depannya. Sebab, menurut UU                       Agraria di Indonesia, WNA di Indonesia tidak diizinkan memiliki aset properti baik dengan status hak milik, hak guna bangunan, maupun hak usaha.                      WNA hanya diberi   untuk sebatas hak sewa dan hak pakai. Dengan adanya perjanjian pra nikah ini, maka maka aset yang dimiliki pihak suami atau istri                  yang menjadi WNI, harta yang diperolehnya setelah menikah tetap dianggap harta pribadinya. Ini menguatkan pihak WNI untuk tetap memiliki aset                        properti di Indonesia.

Living | wedding
Foto : Ist

Nah, tidak sulit bukan mempersiapkan dokumen-dokumen penting bagi kamu yang sedang atau akan menjelang pernikahan dengan calon pengantin yang berasal dari WNA.

Post your comments on Facebook