Donald Trump, Presiden Amerika Serikat kembali menandatangani kebijakan imigrasi yang sudah direvisi. Trump mengeluarkan negara Irak dari daftar larangan masuk AS, dalam kebijakan yang baru ini.

Pada 27 Januari lalu, dalam kebijakan imigrasi Trump yang pertama, memberlakukan larangan untuk warga dari tujuh negara mayoritas muslim untuk masuk ke Amerika Serikat. Irak, Iran, Libya, Somalia Sudan, Suriah, dan Yaman merupakan tujuh negara yang dimaksud.

Selasa, (7/3/2017) kebijakan imigrasi kedua ini juga membekukan penerimaan pengungsi selama 120 hari dan penghentian penerbitan visa baru untuk warga Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman. Iran sudah tidak lagi masuk dalam daftar larangan tersebut.

Kebijakan baru ini akan resmi berlaku pada tanggal 16 Maret mendatang. Trump menandatangani perintah eksekutif yang berisi kebijakan imigrasi yang sudah direvisi itu secara tertutup pada, Senin (6/3/2017) pagi waktu Amerika Serikat

Revisi Kebijakan Imigrasi Baru, Warga Irak dapat Berkunjung ke Amerika Serikat
Donald Trump, Presiden Amerika Serikat

Dalam kebijakan pertama tersebut memicu kecaman dan kritikan keras dari berbagai pihak. Sampai akhirnya, gugatan hukum secara federal diajukan di negara bagian Washington yang berkunjung hingga ke tingkat lebih tinggi, yaitu pengadilan banding federal AS, yang hasilnya merupakan sama-sama menangguhkan kebijakan tersebut.

Penandatanganan kebijakan imigrasi yang baru ini ditujukan untuk menghindarkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh kebijakan pertama. Tidak dijelaskan secara detail soal revisi yang dilakukan pada kebijakan baru ini. Tetapi yang jelas, sekarang larangan masuk Amerika Serikat tidak lagi berlaku untuk warga Irak, warga permanent resident yang legal dan para pemegang visa yang sah.

Sean Spricer, Sekertaris Gedung Putih menegaskan bahwa prinsip-prinsip perintah eksekutif ini tetaplah sama. Dan Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, menyebutkan kebijakan imigrasi yang baru ini sebagai ‘langkah penting’ untuk memperkuat keamanan nasional. Trump tidak tampil langsung menjelaskan kebijakan yang baru ini, melainkan diwakili tiga anggota kabinetnya, termasuk Tillerson dan Jaksa Agung Jeff Sessions.

Sessions menyebutkan bahwa, “Tiga negara-negara ini merupakan negara sponsor terorisme,” merujuk pada Iran, Sudan, dan Suriah yang masuk ke dalam daftar hitam Amerika Serikat untuk ‘State Sponsor of Terorism’. Sedangkan untuk negara-negara lainnya, Sessions menyebut sebagai ‘safe heaven’ untuk teroris.

Post your comments on Facebook