Hari ini, 7 April 2018, diperingati sebagai Hari Kesehatan Sedunia (World Health Day). World Health Organization (WHO), sebagai badan yang mengurus bidang kesehatan di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), merupakan pencetus Hari Kesehatan Sedunia. Pada tahun 1948, WHO mengadakan kongres kesehatan dunia pertamanya dan mengusulkan agar 7 April setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kesehatan Sedunia. Sejak tahun 1950, tanggal 7 April resmi menjadi Hari Kesehatan Sedunia sebagai bagian dari tugas WHO dalam mengkampanyekan misi kesehatan global.

Culture | Opinion
Foto: Ist

Dilansir dari situs resmi WHO, bahwa pada tahun ini WHO mengajak para pemimpin dunia untuk mewujudkan komitmen mereka yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals 2015, yaitu komitmen mewujudkan kesehatan untuk seluruh rakyatnya (health for all). Menurut WHO, komitmen terhadap kesehatan rakyat dapat terwujud beriringan dengan komitmen politik yang kuat. Untuk itu, WHO akan mengkampanyekan dan membuka forum diskusi jaminan kesehatan universal (Universal Health Coverage) di seluruh dunia pada tahun ini.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan salah satu agenda internasional yang idealnya tercapai pada tahun 2030. Menurut data WHO, beberapa negara di dunia telah mewujudkan program jaminan kesehatan yang berkualitas akan tetapi sebagian besar negara lainnya belum dapat mewujudkan hal serupa. Untuk itu, sepanjang tahun ini WHO akan menjalankan tiga poin kampanye UHC kepada negara-negara di dunia yaitu Menginspirasi (Inspire), Memotivasi (Motivate) dan Memandu (Guide).

Sebagai cerminan, Indonesia telah resmi memiliki badan yang mengatur jaminan kesehatan masyarakat dalam skala nasional sejak tahun 2014 yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan tersebut sebelumnya bernama PT Askes Indonesia (Persero) yang mengurus jaminan kesehatan pegawai negeri sipil dan masyarakat miskin. Salah satu keunggulan program BPJS adalah mewajibkan setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia (minimal enam bulan) menjadi peserta BPJS.

Culture | Opinion
Foto: Ist

Dalam empat tahun implementasinya, BPJS masih memiliki banyak hal yang memerlukan evaluasi. Salah satunya adalah panjangnya waktu pelayanan yang banyak menjadi keluhan pesertanya. Hal tersebut merupakan cerminan bahwa sebelum BPJS diberlakukan, ternyata banyak sekali lapisan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak (rumah sakit, dokter spesialis dan sebagainya). Selain itu, hal tersebut juga memperlihatkan ketidaksiapan Pemerintah dari segi kuantitas infrastruktur pelayanan kesehatan.

Dari sisi yang lain, BPJS juga mengalami defisit pendanaan. Pada bulan Agustus tahun lalu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan bahwa defisit anggaran sebesar Rp. 9 triliun, sebagaimana dikutip dari Kompas.com. Walaupun demikian, Fachmi menerangkan bahwa berbagai strategi pendanaan dan efisiensi terus dikembangkan sehingga BPJS Kesehatan dapat terus melayani masyarakat. Salah satu kendala penyebab defisit adalah tunggakan para peserta BPJS Kesehatan dari jalur mandiri (non-pekerja atau tidak ditanggung perusahaan).

Culture | Opinion
Foto: Ist

Dalam konteks Hari Kesehatan Sedunia 2018 ini, sebuah refleksi yang dapat dilakukan untuk mendukung kampanye Universal Health Coverage adalah untuk tidak anti terhadap program-program pemerintah di bidang jaminan kesehatan. Terlepas dari pelayanannya yang dianggap belum memadai, program BPJS Kesehatan perlu terus didukung karena sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi yang lain, Pemerintah juga perlu menambah infrastruktur pelayanan kesehatan masyarakat hingga ke daerah terpencil sehingga para pasien BPJS Kesehatan di daerah yang menderita penyakit kronis tertentu tidak perlu selalu dirujuk ke rumah sakit di pusat-pusat kota. Untuk mendukung kampanye Universal Health Coverage pada Hari Kesehatan Sedunia di tahun ini, WHO meminta segenap netizen untuk menggunakan tagar #HealthForAll.

“No one should have to choose between death and financial hardship. No one should have to choose between buying medicine and buying food.”
Director General of WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Post your comments on Facebook